Panitia Khusus Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kalimantan Timur mendorong layanan kesehatan yang ramah, mudah diakses, dan bebas diskriminasi bagi orang dengan HIV. Dorongan itu disampaikan saat Pansus memaparkan laporan akhir dalam rapat paripurna di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Pansus menilai penanganan HIV/AIDS tidak cukup berfokus pada pengobatan. Pencegahan, pemeriksaan, pendampingan, perlindungan hak pasien, serta upaya mengatasi stigma perlu berjalan beriringan agar masyarakat tidak takut mengetahui status kesehatannya maupun menjalani terapi.
Anggota Pansus, Damayanti, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor. Menurut dia, layanan medis perlu disertai perhatian terhadap aspek sosial dan epidemiologi, sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus ramah, mudah diakses, serta bebas stigma dan diskriminasi agar masyarakat berani memeriksakan diri,” kata Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana.
Stigma masih menghambat pemeriksaan dan pengobatan
Damayanti menyebut Kaltim berada di peringkat ke-11 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV, dengan temuan kumulatif sekitar 10 ribu kasus. Dari jumlah itu, sekitar 7.000 orang telah teridentifikasi atau tercatat, dan sekitar 70 persen di antaranya disebut telah menjalani pengobatan.
Angka tersebut, menurut Pansus, perlu menjadi dasar untuk memperkuat upaya pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong memastikan masyarakat dapat mengetahui status kesehatannya, memperoleh pelayanan, dan tetap menjalani terapi.
Stigma dapat membuat seseorang menunda pemeriksaan, menyembunyikan kondisi kesehatan, bahkan menghentikan pengobatan. Karena itu, Pansus menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan, menjaga kerahasiaan status kesehatan, dan menghormati hak setiap orang.
Dalam laporan yang sama, Pansus mengingatkan bahwa pemeriksaan HIV perlu dilakukan berdasarkan informasi dan persetujuan individu. Hasil pemeriksaan pun harus dijaga kerahasiaannya. Edukasi publik mengenai penularan, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan perlu disampaikan secara benar agar tidak memicu kesalahpahaman.
Target 95-95-95 dan keberlanjutan terapi ARV
Pansus mendorong kebijakan daerah mengacu pada target global 95-95-95. Target tersebut mencakup 95 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95 persen dari mereka yang telah mengetahui status memperoleh terapi antiretroviral (ARV), dan 95 persen orang yang menjalani terapi mencapai kondisi virus tersupresi.
Pencapaian target itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas tes dan obat. Akses yang mudah, lingkungan yang aman, serta pendampingan pasien juga dibutuhkan. Terapi HIV berlangsung dalam jangka panjang, sehingga pasokan ARV dan kesinambungan pelayanan harus terjaga agar pasien tidak menghadapi hambatan dalam pengobatan.
Damayanti mengingatkan bahwa orang dengan HIV tetap berhak menjalani kehidupan sosial dan bekerja secara normal tanpa perlakuan diskriminatif. Tanggung jawab penanggulangan, karena itu, tidak hanya berada pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi masyarakat, dan komunitas pendamping perlu mengambil peran.
Kolaborasi lintas sektor dapat memperluas edukasi, mendorong pemeriksaan dini, serta memastikan pasien mendapatkan pendampingan. Pansus juga menyoroti kepastian anggaran. Sebagian kegiatan penanggulangan selama ini masih memperoleh dukungan dari pendanaan eksternal, termasuk program internasional, sehingga pemerintah daerah diminta menjaga keberlanjutan program melalui dukungan yang memadai.
Raperda disiapkan untuk memperkuat perlindungan
DPRD Kaltim juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sebagai landasan hukum dan perlindungan bagi warga. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyampaikan bahwa studi komparasi ke Bali menjadi salah satu langkah dalam merumuskan aturan yang kuat secara hukum dan dapat diterapkan. Pansus juga mendalami kajian dari Bali dan Jawa Timur serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Data Dinas Kesehatan Kaltim per April 2026 mencatat 441 temuan kasus baru HIV. Sebanyak 294 kasus di antaranya terjadi pada kelompok usia 25–49 tahun. Samarinda mencatat temuan tertinggi dengan 138 kasus, disusul Balikpapan sebanyak 96 kasus dan Kutai Kartanegara 50 kasus.
Pansus berharap hasil pembahasan menjadi pijakan bagi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan aturan dan program nantinya akan bergantung pada pelaksanaan yang konsisten: layanan yang mudah dijangkau, obat yang tersedia, kerahasiaan pasien yang terjaga, serta lingkungan yang membuat orang merasa aman untuk mencari pertolongan.

